AMBON,GemaNusantara.net — Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Haulussy, Provinsi Maluku, melalui pembenahan standar pelayanan, pemenuhan kebutuhan obat, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana rumah sakit.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, saat melakukan pemantauan pelayanan publik bersama Tim Perwakilan Ombudsman RI Maluku di RSUD dr. M. Haulussy, Selasa (13/10/2026).
Sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku, RSUD dr. M. Haulussy memiliki peran strategis dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan kapasitas dan peningkatan mutu pelayanan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal.
Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman RI memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek pelayanan, termasuk ketersediaan obat dan mekanisme pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien.
Robert menegaskan, rumah sakit perlu memastikan kejelasan tanggung jawab ketika keluarga pasien terpaksa membeli obat dari luar akibat kekosongan persediaan. Mekanisme penyelesaian yang jelas diperlukan agar pasien dan keluarga memperoleh kepastian pelayanan tanpa menghadapi beban tambahan yang tidak semestinya.
“Pemenuhan kebutuhan obat tidak semestinya menjadi beban yang dialihkan kepada keluarga pasien tanpa kepastian penyelesaian,” ujarnya.
Selain ketersediaan obat, Ombudsman RI turut mencermati kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung operasional rumah sakit.
Kepastian hukum atas status aset tanah dan bangunan juga menjadi perhatian dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendorong penguatan kapasitas RSUD dr. M. Haulussy agar dapat menjalankan perannya sebagai rumah sakit rujukan secara lebih optimal.
Robert menilai, pembenahan membutuhkan dukungan dan komitmen bersama, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk menjawab kebutuhan rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Maluku, Ombudsman RI berencana memberikan perhatian khusus melalui proyek percontohan atau pilot project. Program tersebut diharapkan menjadi model perbaikan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan hak pasien dan kebutuhan masyarakat.
“Rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari kabupaten/kota yang perlu mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Kami akan memberikan perhatian khusus melalui proyek percontohan (pilot project) sebagai model perbaikan agar masyarakat di Maluku dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal,” ungkap Robert.
Menurutnya, hasil pemantauan dan masukan masyarakat perlu menjadi landasan evaluasi yang menghasilkan langkah perbaikan secara konkret. Dengan demikian, setiap persoalan yang ditemukan dapat ditangani melalui tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan penyelenggara pelayanan dalam menerima kritik dan masukan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan kebutuhan pasien.
“Yang kita dorong adalah pelayanan kesehatan yang baik, dipercaya masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Olehnya, masukan harus diterima secara terbuka dan dijadikan sebagai langkah perbaikan,” tegasnya.
Melalui pemantauan ini, Ombudsman RI mendorong penguatan pelayanan RSUD dr. M. Haulussy melalui sinergi antara pemerintah dan penyelenggara layanan kesehatan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran rumah sakit rujukan ini dalam memberikan pelayanan yang layak, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan pasien di Maluku. (ULN)
