AMBON,GemaNusantara.net— Percepatan digitalisasi di Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku mencatat peningkatan penggunaan transaksi digital sekaligus mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai salah satu strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Dicky Apriyanto, dalam kegiatan Sarasehan Wartawan dalam rangka Diseminasi Kebijakan Bank Indonesia yang berlangsung di Sisi Hotel Ambon, Selasa, 29 September 2026.
Dicky mengatakan, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting yang terus didorong BI untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital dapat menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem ekonomi daerah.
“Digitalisasi ini adalah salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan, BI terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil asesmen tersebut, digitalisasi menjadi salah satu sektor yang terus diperkuat untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
“Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kita mendorong digitalisasi,” ujarnya.
Salah satu fokus yang terus diperkuat adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi BI dengan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Dicky menyebut, perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Maluku terus mengalami kemajuan. Sejumlah pemerintah daerah yang menjadi bagian dari program tersebut telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan digitalisasi transaksi.
Selain mendorong elektronifikasi, BI juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat implementasi digitalisasi pembayaran dan transaksi pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Dicky juga menyampaikan perkembangan transaksi digital di Maluku hingga Agustus 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah transaksi tercatat sekitar 18,74 juta transaksi, dengan volume sekitar 16,5 juta dan nominal ekonomi sekitar Rp121 juta.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan ekosistem transaksi digital di Maluku terus mengalami pertumbuhan. Karena itu, perluasan digitalisasi dinilai penting agar manfaat transformasi digital semakin dirasakan masyarakat.
BI juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat digitalisasi daerah.
Apresiasi tersebut salah satunya terlihat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD yang digelar pada 24 September 2026. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) berhasil meraih peringkat pertama sebagai kabupaten terbaik untuk kategori TP2DD di wilayah Maluku.
Sementara itu, Provinsi Maluku menempati peringkat ketiga sebagai provinsi terbaik dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Capaian tersebut menjadi bagian dari hasil sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada sistem pembayaran serta transaksi pemerintah.
BI berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat sehingga digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Dengan penguatan sinergi antarlembaga dan perluasan penggunaan transaksi digital, ekosistem ekonomi daerah diharapkan semakin terintegrasi dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (ULN)
