AMBON, GemaNusantara.net.com — Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan penggunaan anggaran program kependudukan dan pembangunan keluarga guna memastikan setiap alokasi dana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat membuka Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tersebut berlangsung secara luring dan daring.
Forum ini mengangkat tema penguatan sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan program kependudukan, pembangunan keluarga, serta pencegahan dan penurunan stunting.
Dalam arahannya, Vanath menyoroti pentingnya ketepatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mendukung pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran terserap secara optimal, sesuai peruntukan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai pengawasan yang konsisten diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi menghasilkan manfaat yang terukur.
Karena itu, Vanath meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program tersebut.
Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai sasaran.
Vanath menegaskan, pembangunan kependudukan dan keluarga tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi terkait, serta masyarakat perlu mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.
Ia memandang peningkatan kualitas keluarga dan generasi muda sebagai bagian penting dari strategi pembangunan Maluku. Upaya tersebut membutuhkan program yang terarah, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
Vanath juga mengajak media massa berperan aktif menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencegahan stunting.
Menurutnya, informasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami persoalan kependudukan sekaligus mendorong keterlibatan keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
Selain pengawasan anggaran, percepatan pencegahan dan penurunan stunting menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di Maluku.
Vanath menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan upaya membangun generasi yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat keterpaduan program lintas sektor.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan selaras dan menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
Ia juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan.
Langkah tersebut merupakan bentuk dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan dan pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Melalui reviu tingkat provinsi ini, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi capaian program, mengenali kendala di lapangan, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
Evaluasi tersebut juga menjadi kesempatan untuk menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan program, sekaligus mendorong perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendukung percepatan penurunan stunting demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku. (ULN)
