“Skema Kebijakan Politik Kemendagri
Dan Hak Demokrasi Rakyat Maluku”
Oleh : Wan Tamalene
Penggerak Literasi Pendidikan Maluku
Dalam Catatan Perjuangan Rakyat Maluku Diera Demokrasi Rakyat Saat Ini Hampir Didominasi Oleh Berbagai Isu-Isu Lokal Maupun Di Kanca Nasional Yang Pada Waktunya Kebijakan Demokrasi Rakyat Maluku Sering Terombang – Ambing Dengan Keadaan Nasional Saat Ini.
Kita Bisa Melihat Dari Kacamata Demokrasi Tahun-Tahun Sesudahnya Bahwa Dalam Konteks Yang Demikian Seseorang Akan Mengatakan Demokrasi Rakyat Maluku Harus Di Desain Sedemikian Rupa Sehingga Kebijakan Politik Nasional Selaras Dengan Perkembangan Kebutuhan Daerah Ini Kedepan Baik Kesiapan SDM Maupun Pengelolaan SDA.
Ada Pendapat Lain Yang Menyatakan Bahwa Kalau Daerah Ini Akan Maju Yang Dalam Hal Ini Maluku Maka Yang Harus Dipikirkan Negara Saat Ini Yakni Bagaimana Negara Menempatkan Posisi Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku Sesuai Kebutuhan Dan Tuntutan Hidup Rakyat Maluku Saat Ini.
Artinya Dalam Hal Keberpihakan Suatu Lembaga Negara Katakan Saja, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Mestinya Didasarkan Pada Suara Rakyat Pada Siapa Yang Dipilih Dalam Pesta Demokrasi Rakyat. Begitu Pula Apakah Kemudian Suatu Lembaga Negara (Kemendagri) Tersebut Mampu Mengawal Kepentingan Ini Atau Tidak.? Lagi Pula Masalah Yang Dihadapi Saat Ini Ialah Apakah Kebutuhan-Kebutuhan Daerah Ini Telah Cukup Mendapat Keseimbangan Hak Yang Sama Dengan Daerah-Daerah Terluar Se – Indonesia.?
Sangat Disayangkan Sekali Kalau Kebutuhan Daerah Ini Yang Belum Cukup Terpenuhi Seperti Misalnya LIN dan ANP. Sebelumnya Juga Suda Disampaikan Pada Saat (Seil Banda) Di Tahun 2010 Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Yang Pada Kegiatan Itu Suatu Kalimat Yang Dikatakan Tak Lain Tak Bukan Justru LIN Yang Kemudian Dikembangkan Menjadi Isu Nasional Bisa Dikatan Sebagai Suatu Rekomendasi Dan Tanggung Jawab Periodisasi Kepemimpinan Presidan Jokowi Di Awal Kepemimpinan Hingga Saat Ini. Justru Tidak Membuahkan Hasil Yang Maksimal Bagi Rakyat Maluku. Bagaimana Mungkin Janji-Janji Politik Di Istana Negara Melihat Hal Ini.!
Katakan Pula Bahwa Para Legislator Kita Di Daerah Ini Kiranya Suda Berjuang Dan Berusaha Di Senayan Itu Juga Demi Menyambung Suara Rakyat Maluku Untuk Apa.? Untuk Kemudian Dapat Di Telaah Kembali Oleh Kepemimpinan Era Presiden RI Saat Ini.
Lagi-Lagi Ada Hal Yang Menarik Juga Bahwa Isu Yang Berkembang Dalam Tahun-Tahun Kemarin Adalah Apakah Benar Ada Faktor-Faktor Kepentingan Politik Kemendagri Yang Berbeda Dengan Pemprov Maluku Sehingga Tidak Menyatakan Mendukung Kinerja Pemprov Maluku Yang Seutuhnya. Jikalau Hal Demikian Itu Benar Lantas Bagaimana Daerah Ini Akan Maju dan Berkembangan Secara Transparansi Akan Tuntutan Hidup Rakyat Maluku Di Masa Yang Akan Datang.
Dari Uraian Diatas Tentu Saja Menjadi Catatan Kita Bersama Bahwa Suatu Daerah Yang Maju Tentu Dengan Menjaga Toleransi, Kedamaian, serta Membangun Korelasi Generasi Yang Berintegritas Dan Loyalitas Dan dapat Terpercaya.
Pada Prinsipnya Hal Itu Tidaklah Muda Akan Tetapi Melalui Jejaring Sosial Dan Kerja-Kerja Bersama Untuk Mencapai Kesepahaman Yang Satu Dan Utuh. Kemudian Pula Masalah Kebijakan Politik Dan Atau Demokrasi Kita Kedepan Yakni Dengan Bersatunya Rakyat Maluku Mendukung Kinerja Pemprov Maluku Agar Upaya-Upaya Yang Dilakukan Mencapai Kebutuhan Daerah Ini Melalui Berbagai Program-Program Pempus Di Kemudian Hari.
Kita Tidak Boleh Terjebak Dengan Istilah Politik Pinang Dibelah Dua. Kita Tentu Memahami Dengan Baik Bahwa Dalam Kondisi Apapun Perbedaan Cara Pandang Kita Dalam Kehidupan Sosial Apalagi Sikap Politik Tidak Akan Sama Dan Selalu Berbeda. Kalau Ini Terus Menurus Dijadikan Propaganda Rakyat Maluku. Maka Tidak Cukup Bagi Daerah Ini Mendapat Keadilan Hidup, Akan Tetapi Kemitraan Bersamalah Sebagai Upaya Menciptakan Situasi Maupun Keadaan Lain Untuk Mendapat Hak-Hak Rakyat Maluku Yang Seadil-Adilnya Di Hadapan Negara Dan Para Pengambil Kebijakan.(**)
