AMBON, GemaNusantara.net – Pemerintah Kota Ambon mulai membangun pendekatan pengendalian inflasi yang lebih terukur melalui integrasi data harga, persediaan pangan, kebutuhan masyarakat, dan aktivitas logistik. Inisiatif tersebut dikembangkan melalui konsep SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) untuk memperkuat kemampuan pemerintah membaca potensi gangguan pasokan sebelum memicu kenaikan harga di pasar.
Konsep ini menandai upaya Pemkot Ambon mengembangkan sistem pengendalian inflasi yang tidak hanya bertumpu pada pemantauan harga komoditas, tetapi juga menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kelancaran distribusi barang.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menjelaskan bahwa gagasan tersebut dibahas dalam pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, karakteristik geografis Ambon sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pengawasan pasokan yang lebih komprehensif.
Ketergantungan terhadap distribusi antardaerah membuat ketersediaan kebutuhan pokok sangat dipengaruhi kondisi pelayaran, cuaca, jadwal pengiriman, serta kemampuan distributor menjaga persediaan.
“Pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar memantau pergerakan harga komoditas di pasar. Pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menghambat ketersediaan barang, termasuk kondisi persediaan, kebutuhan masyarakat, kelancaran pengiriman dan perkembangan situasi cuaca,” jelas Lekransy.
Integrasikan Data, Petakan Risiko Pasokan
Melalui SIKENDALI AMBON, Pemkot Ambon berupaya membangun koordinasi informasi lintas sektor dengan melibatkan distributor, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Krimsus, Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan harga, produksi, stok, kebutuhan masyarakat, pasokan, aktivitas logistik, distribusi, hingga jadwal pelayaran.
Integrasi berbagai informasi ini menjadi penting karena gejolak harga tidak selalu berawal dari kenaikan permintaan. Gangguan transportasi, keterlambatan pasokan, maupun keterbatasan persediaan juga dapat memengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen.
Lekransy menegaskan, integrasi data harus disertai proses verifikasi agar pemerintah tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru atau tidak mutakhir.
Setiap informasi perlu memiliki kejelasan sumber, satuan pengukuran, periode pencatatan, dan waktu pemutakhiran. Dengan mekanisme tersebut, data yang terkumpul dapat menjadi dasar analisis yang lebih akurat.
“Data yang terkumpul tidak langsung digunakan sebagai dasar kebijakan, tetapi terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan pencocokan untuk memastikan keakuratan informasi,” ujarnya.
Hasil analisis nantinya membantu TPID mengidentifikasi potensi gangguan rantai pasok, memperkirakan risiko kenaikan harga, serta menyusun rekomendasi penanganan sesuai kondisi yang ditemukan.
Distributor Jadi Bagian Penting Penguatan Sistem
Pemkot Ambon juga menempatkan distributor sebagai mitra penting dalam pengembangan konsep tersebut. Keterbukaan informasi mengenai harga, persediaan, dan kelancaran distribusi diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang mendekati kondisi sebenarnya di lapangan.
Meski demikian, pemerintah tetap membatasi kebutuhan informasi pada aspek yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Data tersebut tidak dimaksudkan untuk memasuki informasi rahasia maupun kepentingan internal perusahaan.
“SIKENDALI AMBON merupakan konsep TPID Kota Ambon untuk mengubah pola pengendalian dari sekadar melihat perubahan harga menjadi membaca risiko di sepanjang rantai pasok.
Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, TPID dapat memperoleh informasi lebih cepat untuk menentukan langkah yang tepat sesuai kewenangan masing-masing,” ungkap Lekransy.
Ia menambahkan, pengembangan sistem tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas data, perlindungan informasi, sumber daya manusia, serta komitmen kerja sama antarlembaga.
Karena itu, penerapan SIKENDALI AMBON memerlukan tahapan persiapan dan penguatan koordinasi agar sistem yang dibangun benar-benar dapat mendukung kebutuhan pengambilan kebijakan.
Lekransy berharap, inovasi tersebut dapat menjadi instrumen strategis TPID dalam memperkuat kemampuan pemerintah mengantisipasi gangguan pasokan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dengan dukungan data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan pelaku usaha, Pemkot Ambon menargetkan pengendalian inflasi yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan. (ULN)
