AMBON, GemaNusantara.net – Lonjakan harga cabai merah hingga Rp160 ribu per kilogram mendorong Pemerintah Kota Ambon memperkuat langkah pengendalian inflasi.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi pasar, tetapi juga menyiapkan penguatan pasokan, distribusi pangan, dan sistem pemantauan harga berbasis digital.
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menegaskan langkah tersebut saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), distributor, dan pemangku kepentingan di Manise Hotel, Ambon, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan itu membahas strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 mencapai 0,68 persen secara bulanan, 3,29 persen sejak awal tahun, dan 4,76 persen secara tahunan.
Kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting menjadi perhatian utama. Komoditas yang sebelumnya dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram kini mencapai Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram. Lonjakan tersebut membutuhkan respons cepat agar tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Ely meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait memperkuat koordinasi serta meninggalkan pola kerja yang bersifat reaktif. Menurutnya, pengendalian inflasi harus bertumpu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pemkot Ambon juga mendorong perluasan Gerakan Pangan Murah ke kawasan padat penduduk agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Pemerintah turut mengupayakan peningkatan produksi cabai dan bawang lokal serta memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah produsen, termasuk Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
SI KENDALI Ambon Jadi Instrumen Pemantauan Harga
Selain memperkuat intervensi di lapangan, Pemkot Ambon memperkenalkan aplikasi SI KENDALI Ambon atau Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi harga, persediaan, dan distribusi barang dari distributor, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Pelindo, serta instansi terkait.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan pasokan dan mengidentifikasi potensi kelangkaan maupun kenaikan harga lebih dini.
Ely menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari distributor agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia juga memastikan pemerintah menjaga kerahasiaan data yang disampaikan dalam sistem tersebut.
“Jangan menunggu harga melonjak baru kita bergerak. Kita harus mengetahui potensi kenaikan sejak awal agar intervensi bisa dilakukan tepat sasaran,” tegas Ely.
Pemkot Ambon berharap penguatan koordinasi, intervensi pasar, kerja sama antardaerah, dan pemanfaatan teknologi dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya melindungi daya beli masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. (ULN)
