AMBON,GemaNusantara.net – Perkembangan harga di Provinsi Maluku pada September 2026 menunjukkan perbaikan secara bulanan. Maluku mengalami deflasi sebesar 0,07 persen secara month to month (mtm), setelah pada Agustus 2026 mencatat inflasi sebesar 0,81 persen.
Secara spasial, deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,19 persen dan Kota Tual sebesar 0,10 persen. Sementara itu, Kota Ambon masih mencatat inflasi sebesar 0,68 persen pada September 2026.
Meski secara bulanan mengalami deflasi, inflasi Maluku secara tahunan masih berada pada level 3,91 persen (year on year/yoy). Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,50±1 persen dan meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 3,68 persen.
Pergerakan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau turut memengaruhi perkembangan inflasi Maluku pada September. Kelompok tersebut mencatat deflasi sebesar 0,01 persen secara bulanan.
Penurunan harga terutama terjadi pada sejumlah komoditas perikanan. Ikan tongkol memberikan andil deflasi sebesar 0,20 persen, ikan cakalang 0,18 persen, ikan selar 0,11 persen, dan ikan layang 0,10 persen.
Penurunan harga komoditas perikanan tersebut sejalan dengan mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur. Kondisi tersebut disertai penurunan tinggi gelombang yang mendukung peningkatan produktivitas nelayan sehingga pasokan ikan di pasar meningkat.
Namun, tekanan deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan sayuran.
Cabai rawit memberikan andil inflasi sebesar 0,15 persen, disusul labu siam sebesar 0,07 persen. Sementara terong, tomat, dan sawi hijau masing-masing memberikan andil sebesar 0,06 persen.
Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut berlangsung di tengah periode El Niño yang menekan produktivitas dan pasokan komoditas hortikultura serta sayuran lokal.
TPID Perkuat Empat Pilar Pengendalian Inflasi
Menghadapi dinamika harga tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta penguatan sinergi antaranggota TPID dengan berpedoman pada empat pilar pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga pangan.
Dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah terus mendorong implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi sekaligus menjaga kecukupan pasokan pangan di daerah.
Sementara dari aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan, serta mendorong kelancaran pasokan komoditas strategis dari daerah sentra produksi menuju berbagai wilayah di Maluku.
Pada pilar komunikasi efektif, TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan pangan. Koordinasi antar-pemangku kepentingan juga diperkuat, disertai penyampaian informasi kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan inflasi tahunan Maluku masih perlu menjadi perhatian, pengendalian harga secara bulanan terus diperkuat melalui koordinasi dan berbagai intervensi di sisi pasokan, harga, distribusi, serta komunikasi publik. (ULN)
