JAKARTA,GemaNusantara.net – PT Jasa Raharja (Persero) memperluas kolaborasi pelayanan kemanusiaan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) melalui penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pertolongan pertama, serta penanganan kegawatdaruratan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Jasa Raharja dan PMI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterpaduan pelayanan, terutama dalam mempercepat respons pertolongan dan meningkatkan kualitas penanganan korban kecelakaan.
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, bersama Ketua Umum PMI, M. Jusuf Kalla, dalam rangkaian Dialog Keselamatan bertema “Sinergi Lintas Sektor dan Peran Aktif Masyarakat untuk Keselamatan dan Perlindungan Korban Kecelakaan”.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan kolaborasi tersebut memiliki landasan kuat karena kedua lembaga membawa mandat berbeda, tetapi mempunyai orientasi kemanusiaan yang sama.
Jasa Raharja menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Sementara itu,
PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama, dukungan kegawatdaruratan, dan layanan ambulans.
“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi memiliki tujuan kemanusiaan yang sama: melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.
Ia menjelaskan, kecepatan dan ketepatan pertolongan menjadi faktor penting dalam situasi kegawatdaruratan. Respons awal yang memadai, pertolongan pertama yang tepat, serta koordinasi pelayanan pra-rumah sakit (pre-hospital response) berperan dalam meningkatkan peluang keselamatan korban sekaligus mengurangi risiko kondisi yang lebih berat.
Melalui kesepakatan tersebut, kedua lembaga menetapkan sejumlah ruang lingkup kerja sama. Pertama, penyelenggaraan program keselamatan transportasi dan kegawatdaruratan, termasuk Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), edukasi, serta pelatihan.
Kedua, penguatan pertolongan pertama dan penanganan pra-rumah sakit bagi korban kecelakaan, termasuk pemanfaatan layanan ambulans PMI sebagai bagian dari ekosistem pelayanan korban.
Ketiga, penguatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan.
Ruang lingkup tersebut menjadi landasan bagi kedua institusi untuk mengembangkan program bersama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga mendukung penguatan aspek keselamatan dan pencegahan.
Awaluddin menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari penandatanganan dokumen kesepahaman. Hal yang lebih penting ialah tindak lanjut melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, MoU tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perjanjian kerja sama operasional dengan sasaran yang jelas, pembagian tanggung jawab terukur, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan.
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai penguatan ekosistem keselamatan transportasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, kepolisian, penyelenggara transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, hingga masyarakat harus membangun keterhubungan peran agar penanganan kecelakaan berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, Ketua Umum PMI, M. Jusuf Kalla, menilai kerja sama dengan Jasa Raharja memiliki arti penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan kemanusiaan, khususnya penyelamatan dan penanganan korban kecelakaan lalu lintas.
Menurutnya, PMI memiliki jaringan relawan serta kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama dan layanan ambulans. Dukungan Jasa Raharja diharapkan semakin memperkuat koordinasi sehingga respons terhadap korban dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas. PMI memiliki jaringan relawan dan kapasitas dalam memberikan pertolongan pertama serta layanan ambulans. Melalui kerja sama dengan Jasa Raharja, kita berharap respons terhadap korban dapat semakin cepat dan efektif,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menegaskan, orientasi utama kolaborasi tersebut ialah memperluas upaya penyelamatan dan menekan risiko fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas.
Penandatanganan MoU ini juga menjadi bagian dari Dialog Keselamatan Transportasi yang menghadirkan pemangku kepentingan dari sektor transportasi, kesehatan, kepolisian, organisasi kemanusiaan, asosiasi transportasi, komunitas, dan kalangan akademisi.
Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif dalam dialog tersebut, di antaranya Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transformasi Strategis Transportasi Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan dr. Obrin Parulian, M.Kes., serta Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum.
Melalui kemitraan ini, Jasa Raharja dan PMI berupaya membangun pelayanan kemanusiaan yang semakin terintegrasi. Penguatan K3, peningkatan kapasitas pertolongan pertama, dan koordinasi penanganan pra-rumah sakit diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat serta menyelamatkan lebih banyak nyawa di jalan raya.
(ULN)






