AMBON, GemaNusantara.net – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui langkah konkret pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem pencegahan korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa didampingi Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026), seusai rapat koordinasi bersama KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur mengapresiasi sinergi KPK dan Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman dan sejumlah kesepakatan sebagai landasan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi KPK,
Lewerissa menegaskan pemerintah daerah tidak perlu membentuk Satgas tersendiri.
Ia menjelaskan, kesepakatan yang telah ditandatangani memuat butir-butir dan langkah strategis yang harus dilaksanakan masing-masing pihak berdasarkan tugas dan kewenangannya.
“Sudah ada kesepahaman yang tertuang dalam kesepakatan. Ada butir-butir dan langkah yang harus ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi, tidak perlu harus ada pembentukan Satgas khusus,” tegasnya.
Lewerissa menekankan, substansi utama dari koordinasi tersebut adalah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi.
Karena itu, ia menghendaki agar seluruh kesepakatan tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh setiap perangkat daerah.
Menurutnya, semangat pembenahan harus menjadi komitmen bersama dan dilaksanakan secara konsisten tanpa menunggu dorongan atau pembentukan struktur baru.
Sementara itu, KPK dalam rapat koordinasi tersebut menyoroti tiga area yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta belanja barang dan jasa.
Ketiga sektor tersebut menjadi fokus evaluasi karena memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
KPK juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi paling lambat Desember 2026.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (ULN)







