Benhur Watubun Desak Anggaran 2027 Terdistribusi Secara Proporsional

AMBON, GemaNusantara.net  – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2027 secara proporsional dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan antardaerah.

Ia mengingatkan agar distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota di Maluku harus memperoleh perhatian berdasarkan kebutuhan pembangunan serta kondisi masing-masing daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan seusai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Maluku, Selasa malam (17/11/2026).

Benhur mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena pemerintah daerah baru menyerahkannya dalam rapat paripurna.

Meski demikian, DPRD akan mencermati sejumlah komponen strategis, mulai dari proyeksi pendapatan, struktur belanja, distribusi alokasi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.

“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.

Menurut Benhur, kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan secara lebih cermat. Setiap alokasi belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan, lanjutnya, membutuhkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota, bukan hanya berpusat pada kawasan tertentu.

“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.

Untuk memastikan prinsip pemerataan masuk dalam arah kebijakan anggaran, DPRD Maluku akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen tersebut menjadi instrumen evaluasi sekaligus bahan masukan legislatif kepada pemerintah daerah selama proses pembahasan KUA-PPAS.

Benhur juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan harus berjalan sesuai jadwal. DPRD menargetkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 rampung paling lambat 30 November 2026.

“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mempersiapkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berlangsung efektif serta menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya menjadi tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan Maluku.

DPRD mengharapkan kebijakan anggaran tersebut mampu memperkuat pemerataan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antardaerah, serta memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

(ULN)