SI-BAILEO Ubah Pola Pengawasan Pemerintahan, Selly Dorong Transparansi Digital

AMBON,GemaNusantara.net – Transformasi tata kelola pemerintahan di Kota Ambon memasuki babak baru. Inspektorat Kota Ambon menghadirkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online) sebagai inovasi digital untuk memperkuat pengendalian internal sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sistem ini dirancang untuk membantu Inspektorat mengidentifikasi potensi persoalan lebih awal, sehingga pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu mendorong langkah pencegahan sebelum muncul penyimpangan.

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan pengembangan SI-BAILEO merupakan bagian dari pembaruan mekanisme pengawasan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern.

“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, keberadaan sistem tersebut diharapkan memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga yang tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan peringatan dini kepada perangkat daerah.

Dengan dukungan teknologi informasi, aktivitas pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Setiap informasi hasil pengawasan juga diharapkan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mengidentifikasi persoalan serta menentukan langkah perbaikan.

Selly menilai, penguatan sistem pengawasan memiliki hubungan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Inovasi SI-BAILEO sendiri merupakan proyek perubahan yang dikembangkan Selly selaku project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.

Pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung konsistensi pengelolaan keuangan daerah.

Terlebih, Pemkot Ambon berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan agar standar akuntabilitas keuangan tetap terjaga.

Nama SI-BAILEO mengandung filosofi lokal yang kuat. Baileo merupakan rumah adat Maluku yang merepresentasikan ruang kebersamaan, musyawarah, dan pengambilan keputusan.

Nilai tersebut menjadi landasan untuk membangun pengawasan pemerintahan melalui keterbukaan, koordinasi, serta tanggung jawab bersama.

Selly menjelaskan, penerapan inovasi ini berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, Inspektorat memprioritaskan pembangunan sistem peringatan dini dan penerapan dasar pada lingkungan internal serta sejumlah OPD terkait.

Pengembangan berikutnya diarahkan pada perluasan penggunaan sistem di seluruh perangkat daerah, termasuk penyatuan data dan optimalisasi mekanisme deteksi dini. Dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Peluncuran SI-BAILEO berlangsung di Balai Kota Ambon dan dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, dan sejumlah undangan

Wali Kota memberikan apresiasi terhadap inovasi Inspektorat tersebut. Ia berharap SI-BAILEO dapat membantu pemerintah daerah mempercepat evaluasi, memperbaiki dokumentasi kegiatan, serta menyediakan informasi yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan.

Penerapan sistem ini juga sejalan dengan agenda pembangunan Kota Ambon, khususnya penguatan birokrasi yang profesional, andal, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

Melalui SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan mampu membangun pola pengawasan yang lebih progresif dengan mengedepankan pencegahan, ketepatan informasi, dan perbaikan kinerja. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta semakin dipercaya masyarakat. (ULN)