Gemanusantara.net, AMBON – Sebanyak 60 pasangan di Kota Ambon mendapatkan pelayanan terpadu untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan dan dokumen kependudukan melalui kolaborasi Pemerintah Kota Ambon, Pengadilan Agama Ambon Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.
Kegiatan bertajuk Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan bagi Masyarakat Kota Ambon itu berlangsung di Gedung Ashari, Ambon, Senin (24/8/2026).
Asisten II Sekretariat Kota Ambon, Edwin Huwae, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata sinergitas dan komitmen bersama tiga institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi bagi masyarakat.
Menurut Edwin, persoalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan ikatan suci secara agama, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap kehidupan keluarga.
“Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan suci secara agama, tetapi juga sebuah peristiwa hukum yang membawa konsekuensi besar dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perkawinan yang belum tercatat secara resmi oleh negara dapat menimbulkan berbagai persoalan administrasi, terutama berkaitan dengan hak-hak keluarga dan anak.
Kondisi tersebut membuat keluarga mengalami kesulitan ketika membutuhkan dokumen resmi, seperti akta perkawinan, Kartu Keluarga, KTP maupun akta kelahiran anak.
Edwin menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena masih terdapat masyarakat Kota Ambon, khususnya keluarga Muslim, yang perkawinannya dilakukan secara agama namun belum tercatat secara resmi.
Untuk memberikan kepastian hukum, pasangan yang perkawinannya belum tercatat dapat mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.
Menariknya, pelayanan kali ini dirancang dalam konsep terpadu sehingga masyarakat tidak harus mendatangi berbagai instansi secara terpisah.
Pengadilan Agama Ambon Kelas IA melaksanakan sidang luar gedung untuk proses isbat nikah. Setelah itu, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama melakukan pencatatan perkawinan, sedangkan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani dokumen kependudukan.
Dokumen tersebut meliputi perubahan KTP, Kartu Keluarga hingga akta kelahiran anak.
“Dalam satu waktu dan satu tempat, masyarakat dapat sekaligus memperoleh dokumen perkawinan dan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi kebutuhan serta masa depan keluarganya,” jelas Edwin.
Ia menegaskan, pola pelayanan tersebut menjadi langkah kolaboratif sekaligus inovatif dalam menyelesaikan persoalan status hukum perkawinan dan administrasi kependudukan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Lebih dari itu, seluruh pelayanan bagi 60 pasangan tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Edwin berharap pelayanan terpadu ini tidak berhenti pada kegiatan perdana yang melayani 60 pasangan. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa, terutama kelompok kurang mampu.
Karena itu, ia mengajak Pengadilan Agama Ambon, Kementerian Agama melalui KUA di setiap kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta organisasi perangkat daerah terkait untuk terus menginventarisasi persoalan perkawinan dan kependudukan di tengah masyarakat.
“Pelayanan terpadu ini jangan berhenti sampai di sini. Kita harus terus menginventarisasi persoalan status hukum perkawinan dan kependudukan, khususnya yang dialami masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Edwin berharap sinergitas antarlembaga tersebut dapat terus diperkuat sehingga masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan administrasi perkawinan memperoleh akses pelayanan yang cepat, tertib dan mudah.
Menurutnya, kepastian hukum perkawinan pada akhirnya bukan hanya menyangkut dokumen administratif, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak keluarga dan masa depan anak.
“Gerakan bersama ini harus terus berjalan dengan baik, tertib dan teratur,” pungkasnya. (ULN)







