Gemanusantara.net, AMBON — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, bersama Tim Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) mengikuti Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar secara virtual, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Menteri (Sesmen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Maluku dipusatkan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda Provinsi Maluku, Bappedalitbang Kota Ambon, Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, serta Dinas PPKB Kota Ambon.
Sementara itu, perangkat daerah dari kabupaten/kota lainnya di Maluku turut berpartisipasi secara daring dari wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Prof. Budi Setiyono menekankan pentingnya membangun Tata Kelola Kependudukan Integralistik yang mampu menjawab tantangan demografi menuju arah pembangunan negara maju.
“Rencana Aksi PJPK menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kebijakan kependudukan agar terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menjelaskan bahwa PJPK disusun sebagai pedoman bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan kependudukan. Dengan PJPK, arah pembangunan dapat lebih terpadu dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, menyambut positif pelaksanaan forum ini. Ia menilai bahwa penyusunan PJPK merupakan langkah strategis dalam memastikan arah pembangunan di Maluku berbasis data dan sesuai karakteristik wilayah.
“Peta Jalan ini menjadi panduan penting bagi daerah agar pembangunan manusia berjalan seimbang, tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan pemerataannya,” ungkap dr. Mauliwaty.
Forum Nasional PJPK diikuti oleh seluruh Bappeda/Bappelitbangda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, serta perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen daerah dalam pelaksanaan PJPK, memberikan bimbingan penyusunan rencana aksi, serta memperkokoh koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan kependudukan berbasis data menuju masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.(ULN)
