AMBON,GemaNusantara.net – Persoalan tanah adat keluarga Alfons di Negeri Urimessing kembali memunculkan tuntutan transparansi terhadap pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Nusaniwe.
Evans Reynold Alfons, ahli waris almarhum Jacobus Abner Alfons sekaligus keturunan Jozias Alfons, secara terbuka meminta Camat Nusaniwe, Niel A. Wattimena, menjelaskan dasar hukum dan dokumen yang menjadi landasan pernyataannya mengenai hak keluarga Alfons atas tanah dati.
Evans menilai, pejabat pemerintahan tidak boleh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tanah adat tanpa terlebih dahulu memeriksa keseluruhan dokumen sejarah, riwayat kepemilikan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Sorotan tersebut berkaitan dengan catatan tertanggal 28 Oktober 2026 yang memuat sejumlah persyaratan administrasi pertanahan, mulai dari bukti kepemilikan asli dan fotokopi, identitas pemohon, pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga keterangan mengenai letak tanah dan surat pelepasan.
Evans mempertanyakan dasar hukum, kewenangan, serta tujuan penggunaan persyaratan tersebut dalam proses pelayanan administrasi di Kecamatan Nusaniwe.
Evans juga menyoroti informasi yang diterimanya mengenai pernyataan Camat Nusaniwe dalam pertemuan bersama para ketua RT dan RW di Kelurahan Kudamati pada 22 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Camat disebut menyampaikan bahwa keluarga Alfons hanya memiliki hak atas Dusun Dati Katekate.
Pernyataan itu dipertanyakan Evans karena menurutnya, riwayat tanah dati keluarga Alfons mencakup 20 dusun dati yang memiliki dokumen sejarah dan proses hukum tersendiri.
Untuk itu melalui pemberitaan ini ,Evans ingin bertanya kepada Camat Nusaniwe, apakah Saudara telah mempelajari secara menyeluruh Register Dati Tahun 1814, Kutipan Register Dati Tahun 1923, Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan 20 dusun dati Jozias Alfons? Jika belum, atas dasar apa Saudara menyimpulkan keluarga kami hanya memiliki Dati Katekate?” tegas Evans.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan satu keterangan atau dokumen administratif. Pemeriksaan harus mencakup keseluruhan riwayat tanah, batas objek, serta dokumen hukum yang relevan.
CAMAT DIMINTA JELASKAN BATAS KEWENANGAN
Evans mengingatkan bahwa kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Ia menegaskan, fungsi pelayanan administrasi pemerintahan tidak dapat disamakan dengan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus sengketa kepemilikan tanah.
“Camat bukan hakim dan kantor kecamatan bukan pengadilan. Jika terdapat sengketa hak kepemilikan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum yang berwenang. Jangan sampai pelayanan administrasi digunakan untuk membuat kesimpulan yang merugikan salah satu pihak,” ujarnya.
Meski demikian, Evans menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pemeriksaan dokumen maupun persyaratan administrasi yang sah.
Ia justru meminta setiap persyaratan disertai dasar hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten, serta tidak mengandung perlakuan berbeda terhadap masyarakat.
CATATAN ADMINISTRASI 28 OKTOBER JADI SOROTAN
Secara khusus, Evans meminta Camat Nusaniwe menjelaskan beberapa hal dalam catatan persyaratan administrasi tertanggal 28 Oktober 2026.
Pertama, dasar hukum permintaan bukti kepemilikan tanah dalam bentuk asli dan fotokopi.
Kedua, kedudukan bukti pelunasan PBB dalam proses administrasi yang sedang berjalan.
Ketiga, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian letak tanah dengan surat pelepasan, pemerintah kecamatan harus menjelaskan objek yang dimaksud, batas-batas tanah, serta hasil pemeriksaan yang menjadi dasar penilaian.
Evans menilai, setiap kekurangan administrasi harus disampaikan secara tertulis dan transparan.
Pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakjelasan persyaratan berkembang menjadi hambatan pelayanan bagi masyarakat.
“Kalau memang ada kekurangan dokumen, jelaskan secara tertulis. Kalau ada perbedaan lokasi, tunjukkan hasil pemeriksaannya.
Kami siap membuktikan apa yang menjadi dasar klaim keluarga kami. Tetapi jangan sampai kesimpulan dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen diperiksa,” tegasnya.
WALI KOTA DIMINTA EVALUASI CAMAT
Persoalan ini turut mendorong Evans meminta perhatian langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, untuk mengevaluasi pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Nusaniwe.
Ia meminta pemerintah kota memastikan seluruh aparatur menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terutama prinsip kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Evans, evaluasi diperlukan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau persyaratan yang tidak memiliki landasan hukum memadai.
“Saya meminta Wali Kota Ambon mengevaluasi persoalan ini secara objektif. Pejabat pemerintahan harus menjadi pelayan masyarakat, bukan pihak yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sengketa kepemilikan tanah,” katanya.
SEJARAH DAN PUTUSAN PENGADILAN HARUS DIHORMATI
Evans menegaskan, perjuangan keluarga Alfons mempertahankan hak waris atas tanah dati bukan semata-mata persoalan penguasaan lahan, tetapi juga menyangkut sejarah keluarga dan tanggung jawab menjaga warisan leluhur.
Ia kembali menekankan pentingnya pemeriksaan Register Dati Tahun 1814, Kutipan Register Dati Tahun 1923, Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976, serta seluruh putusan pengadilan yang relevan.
Menurutnya, setiap putusan pengadilan harus dihormati sesuai amar putusan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
“Saya tidak meminta perlakuan istimewa. Saya hanya meminta kepastian hukum dan pelayanan yang adil.
Kalau pemerintah merasa mempunyai dasar yang berbeda, mari kita buka dokumen dan periksa bersama secara objektif. Jangan sampai hak masyarakat ditentukan berdasarkan pendapat pribadi seorang pejabat,” tandasnya.
Evans menyatakan akan menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada Camat Nusaniwe dengan tembusan kepada Wali Kota Ambon, Inspektorat Kota Ambon, dan DPRD Kota Ambon.
Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius sehingga pelayanan administrasi pemerintahan tetap berjalan profesional, transparan, dan tidak mencampuri kewenangan lembaga peradilan.
“Tanah adat bukan sekadar persoalan luas wilayah atau nilai ekonomi. Di dalamnya terdapat sejarah, hak waris, dan tanggung jawab generasi. Karena itu, siapa pun yang menjalankan jabatan pemerintahan harus menghormati proses hukum serta tidak mengabaikan bukti-bukti yang diajukan masyarakat,” tutup Evans. (ULN)







