AMBON, GemaNusantara.net – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi tata kelola pelayanan publik melalui digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Launching Sistem Pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Non Tunai atau Sirip Ikan, yang berlangsung di Pasar Ikan Arumbae, Ambon, Kamis (12/11/2026).
Peluncuran sistem pembayaran tersebut menjadi bagian dari implementasi Bakudapa dengan mengusung tema “Bakudapa di TPI, Nelayan Untung, Ambon Maju.”
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan pembayaran retribusi secara non tunai merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjawab kebutuhan transparansi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, selama ini mekanisme pembayaran retribusi secara tunai kerap menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai kepastian penyetoran uang ke kas daerah dan pertanggungjawaban penggunaannya.
“Ketika pemungutan dilakukan secara tunai, masyarakat mempertanyakan apakah uang tersebut benar-benar masuk ke kas daerah atau justru tidak sampai kepada pemerintah. Karena itu, kita melakukan inovasi agar transaksi di Kota Ambon semakin banyak menggunakan sistem non tunai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi pembayaran bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat tercatat secara transparan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Wattimena mengingatkan kembali bahwa sejak meresmikan TPI pada 2022, pemerintah telah menempatkan fasilitas pelelangan ikan sebagai instrumen perlindungan ekonomi nelayan.
Kehadiran TPI bertujuan menciptakan mekanisme perdagangan ikan yang lebih adil sehingga nelayan memperoleh harga yang layak atas hasil tangkapan mereka.
Melalui proses pelelangan, nelayan memiliki ruang untuk mendapatkan nilai jual yang lebih baik dibandingkan apabila mereka hanya bergantung pada mekanisme transaksi langsung dengan pembeli.
“Tempat pelelangan ikan ini bukan untuk memberatkan masyarakat. Sebaliknya, TPI hadir untuk melindungi nelayan agar hasil tangkapan mereka mendapatkan harga yang lebih baik,” jelasnya.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa penerapan transaksi digital sejalan dengan capaian Kota Ambon dalam pengembangan kota cerdas (smart city) dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, elektronifikasi transaksi pemerintah telah mencapai 95,3 persen. Sementara itu, indeks masyarakat digital tercatat 47,75 dan literasi digital mencapai 3,80 dari skala 4.
Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat dalam membangun ekosistem digital di Kota Ambon.
Lebih jauh, Wattimena menekankan bahwa keberhasilan inovasi Sirip Ikan sangat bergantung pada dukungan masyarakat, khususnya nelayan, pedagang, dan seluruh pengguna fasilitas TPI.
Ia menilai, kepemilikan telepon pintar berbasis Android yang semakin luas di kalangan masyarakat menjadi modal penting untuk mempercepat penerapan transaksi non tunai.
Pemerintah Kota Ambon juga mengapresiasi dukungan Bank Maluku Malut dan pihak perbankan lainnya yang turut memfasilitasi masyarakat melalui berbagai program kemudahan akses layanan keuangan.
Wattimena mengingatkan bahwa inovasi pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat.
Ia mencontohkan pengalaman penerapan parkir digital yang sebelumnya menghadapi kendala karena sebagian pengguna belum terbiasa melakukan pembayaran melalui sistem elektronik.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi melalui pendekatan hexahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, pengelola TPI, juru lelang, nelayan, serta pedagang.
Dalam perspektif pembangunan daerah, Wali Kota menegaskan bahwa retribusi dan pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi bersama untuk membiayai pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap penerapan Sirip Ikan tidak berhenti sebagai inovasi teknologi, tetapi berkembang menjadi budaya transaksi yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.
“Semua yang dilakukan pemerintah bertujuan baik untuk masyarakat. Namun, keberhasilan setiap inovasi membutuhkan dukungan semua pihak. Mari bekerja bersama agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan Kota Ambon semakin maju,” pungkasnya.
Melalui peluncuran Sirip Ikan, Pemerintah Kota Ambon menargetkan pengelolaan retribusi TPI semakin akuntabel sekaligus memperkuat fondasi ekonomi perikanan.
Digitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem penerimaan daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi nelayan dan pedagang sebagai bagian penting dari denyut ekonomi Kota Ambon. (ULN)







