AMBON, GemaNusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pembentukan kedua Pansus merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat dan potensi daerah.
Pembentukan kedua Pansus tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (12/11/2026).
Keputusan pembentukan Pansus menjadi tahapan strategis dalam proses legislasi daerah, terutama untuk memperkuat landasan regulasi terhadap perlindungan potensi kekayaan intelektual serta pemenuhan hak dan pemberdayaan perempuan di Maluku.
Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku, masing-masing Pansus diberikan mandat untuk melakukan pembahasan secara komprehensif, menggelar rapat kerja bersama pihak terkait, melaksanakan konsultasi dengan kementerian terkait, serta merumuskan hasil pembahasan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Pansus juga bertugas menyusun hasil pembahasan, pendapat fraksi, dan materi pembicaraan dalam rapat DPRD sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Dalam pelaksanaannya, kedua Pansus diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat melalui kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Selain itu, partisipasi publik menjadi unsur penting agar substansi regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Khusus pembahasan Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD menaruh perhatian terhadap potensi produk unggulan, hasil kreativitas, serta warisan budaya Maluku yang membutuhkan perlindungan hukum.
Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, mencegah kekerasan, meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan publik, serta memperluas kesempatan perempuan dalam pembangunan daerah.
Pembentukan kedua Pansus tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. (ULN)







