Benhur Watubun Soroti Ancaman Klaim Daerah Lain atas Kekayaan Intelektual Maluku

AMBON,GemaNusantara.net  – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual daerah sebagai instrumen hukum untuk menjaga identitas, warisan budaya, dan potensi ekonomi masyarakat Maluku.

Penegasan tersebut disampaikan Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (12/11/2026).

Menurut Benhur, Maluku memiliki beragam potensi daerah yang selama ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan, tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan hukum maupun pengakuan sebagai kekayaan intelektual yang merepresentasikan identitas daerah.

Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menyebabkan produk dan warisan budaya Maluku justru mendapatkan pengakuan atau identitas dari daerah lain.

Salah satu contoh yang disorot adalah papeda, sebagai produk kuliner khas yang memiliki keterikatan kuat dengan identitas budaya masyarakat Maluku.

“Kita juga khawatir papeda yang menjadi hasil daerah Provinsi Maluku bisa saja menjadi rebutan daerah lain,” ungkap Benhur dalam penyampaiannya.

Karena itu, melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD mengharapkan adanya kepastian hukum dalam proses inventarisasi, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah.

Regulasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM, sekaligus mempertahankan warisan budaya serta kearifan lokal Maluku.

Selain persoalan kekayaan intelektual, Benhur turut menekankan urgensi pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Menurutnya, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan, terutama korban kekerasan yang harus menghadapi keterbatasan geografis, biaya, dan waktu untuk memperoleh perlindungan hukum.

Ia menilai akses terhadap keadilan tidak boleh menjadi sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau oleh perempuan, khususnya mereka yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Oleh sebab itu, Ranperda tersebut diharapkan menghadirkan kepastian hukum dalam menjamin pemenuhan hak perempuan, memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperluas akses pendidikan dan pelayanan publik.

Benhur juga menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan daerah agar memperoleh kesempatan yang setara, perlindungan yang layak, dan ruang partisipasi yang lebih luas.

Dalam proses pembahasan kedua Ranperda, ia meminta seluruh anggota Pansus menjalankan mandat secara sungguh-sungguh melalui kajian komprehensif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Secara khusus, Benhur meminta kalangan akademisi dilibatkan dalam proses uji publik agar prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna benar-benar terimplementasi dalam pembentukan regulasi.

Dengan demikian, kedua Ranperda tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai produk legislasi formal, tetapi mampu menjadi instrumen kebijakan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan manfaat konkret bagi masyarakat Maluku. (ULN)