Komisi I DPRD Maluku Telusuri Klaim Tanah 647 Hektare di Laimu

AMBON,GemaNusantara.net – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mulai menelusuri persoalan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini masih menjadi polemik antara pihak pemerintah negeri dan pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.

Penelusuran itu dilakukan melalui pemanggilan Raja Negeri Laimu bersama sejumlah pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar klaim kepemilikan tanah.

Pertemuan tersebut turut menghadirkan staf ahli, kuasa hukum Jamaludin Kudugung dan Partner, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta unsur pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku,Solichin Buton menjelaskan, dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak telah menyampaikan pandangan dan argumentasi terkait status lahan yang dipersoalkan.

Pihak Raja Negeri Laimu mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik negeri. Sementara itu, kuasa hukum Jamaludin Kudugung dan Partner menyampaikan klaim bahwa tanah tersebut merupakan milik klien mereka.

Meski seluruh pihak telah memberikan penjelasan, Komisi I belum dapat menarik kesimpulan mengenai pihak yang memiliki hak atas lahan tersebut.

Menurut Ketua Komisi I, persoalan utama yang masih membutuhkan kejelasan adalah dokumen resmi pertanahan, terutama menyangkut luas lahan, letak, serta batas-batas wilayah yang menjadi objek sengketa.

“Kita belum bisa mengambil kesimpulan karena data resmi dari BPN terkait luas tanah dan batas-batasnya belum tersedia secara jelas. Karena itu, kita masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi I DPRD Provinsi Maluku berencana melakukan peninjauan langsung atau on the spot ke Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan posisi dan kondisi fisik lahan yang dipersoalkan, sekaligus mencocokkan keterangan para pihak dengan data pertanahan yang nantinya diperoleh dari BPN.

Melalui langkah tersebut, Komisi I berharap persoalan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 647 hektare itu dapat ditelusuri secara objektif berdasarkan dokumen resmi, batas wilayah, serta fakta di lapangan.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan tanah di Negeri Laimu tidak hanya bertumpu pada klaim masing-masing pihak, tetapi memiliki dasar hukum dan bukti pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan. (ULN)