AMBON , GemaNusantara.net – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga aset pemerintah daerah.
Karena itu, percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Ambon terus mendapat perhatian melalui penguatan koordinasi antara Pemkot Ambon dan Kantor Pertanahan Kota Ambon.
Upaya tersebut terlihat dalam penyerahan sejumlah sertifikat tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, serta aset milik pemerintah daerah yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Selasa (6/10/2026).
Penyerahan sertifikat dilakukan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki.
Dalam kesempatan itu, Elly menekankan pentingnya memastikan seluruh tanah milik pemerintah memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi persoalan administrasi maupun sengketa pertanahan pada masa mendatang.
Sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan Perumahan Bukit Takiri Indah telah memperoleh sertifikat. Aset tersebut meliputi lapangan, halte, masjid, ruang terbuka hijau, gereja hingga pos keamanan.
Selain itu, sertifikasi juga mencakup sejumlah bidang tanah milik Pemkot Ambon yang tersebar di beberapa ruas jalan, antara lain Kapitan Ulupaha, Slamet Riyadi, Rem Waru, Kakiali, Tulukabessy, Tulung, Imam Bonjol dan Setiabudi.
Elly turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperkuat pencatatan dan pengawasan aset. Setiap dokumen sertifikat harus tersimpan secara tertib, terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem informasi barang milik daerah.
Pemerintah juga perlu memastikan pemasangan tanda kepemilikan pada aset di lapangan serta mengawasi pemanfaatannya agar tetap sesuai peruntukan dan rencana tata ruang wilayah.
Pada kesempatan tersebut, Elly menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Rudy Sapulette, S.SIT., beserta jajaran atas dukungan dalam mempercepat proses legalisasi aset pemerintah daerah.
Ia berharap koordinasi kedua instansi terus berjalan sehingga sertifikasi ruas jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bidang tanah pemerintah lainnya yang masih berproses dapat segera dituntaskan.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan dan memiliki kepastian hukum.
Dengan demikian, setiap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi juga terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. (ULN)







