AMBON, GemaNusantara.net — Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula, secara resmi meluncurkan Program NZMATES Fase II di Maluku
Memasuki fase lanjutan kerja sama Indonesia–Selandia Baru ini, pengembangan energi terbarukan diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses listrik, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.
Program tersebut menjadi kelanjutan kerja sama kedua negara yang telah berlangsung selama sekitar lima tahun.
Setelah menyelesaikan fase pertama yang sempat menghadapi tantangan pandemi COVID-19, kedua negara kini memperluas agenda kolaborasi menuju penguatan ekosistem energi terbarukan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU, mengatakan fase kedua NZMATES memiliki posisi strategis karena kebutuhan elektrifikasi di wilayah kepulauan masih menghadapi tantangan geografis, biaya logistik energi, hingga keterbatasan sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan Eniya kepada sejumlah awak media, Senin (14/9/2026), dalam rangkaian kegiatan peluncuran NZMATES Fase II di Maluku.
“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kita merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau kecil, sehingga tantangan penyediaan listrik memang cukup besar,” tuturnya.
Eniya menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Selandia Baru selama ini telah menyentuh berbagai aspek pengembangan energi terbarukan. Selain program yang berfokus pada wilayah Maluku, kedua negara juga mengembangkan kerja sama panas bumi di Sulawesi Utara yang memiliki potensi geothermal cukup besar.
Khusus di Maluku, pelaksanaan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon. Keterlibatan perguruan tinggi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal agar mampu menopang keberlanjutan pengembangan energi terbarukan.
Salah satu bukti konkret manfaat kerja sama tersebut terlihat di Pulau Tiga. Sebelum program berjalan optimal, masyarakat setempat mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang hanya mampu menyediakan listrik sekitar enam jam.
PLTS yang sebelumnya telah dibangun PLN kemudian diperbesar dan direvitalisasi melalui program kerja sama. Langkah tersebut membuat masyarakat kini dapat menikmati pasokan listrik selama 24 jam, yang mulai dirasakan sejak 2024.
Menurut Eniya, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari bertambahnya durasi penerangan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan energi.
“Dulu mereka hanya menggunakan listrik untuk lampu. Kemarin saya melihat sendiri sudah ada masyarakat yang membeli mesin cuci. Mereka juga sudah memiliki radio dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya,” terangnya.
Bagi Eniya, perubahan itu menunjukkan bahwa akses energi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Ketika listrik tersedia secara stabil, kebutuhan rumah tangga berkembang dan masyarakat mulai melihat energi sebagai bagian dari produktivitas, bukan sekadar penerangan.
Pemanfaatan listrik juga dapat diperluas untuk menopang kegiatan ekonomi produktif. Eniya mencontohkan penggunaan energi untuk cold storage, pengeringan hasil pertanian dan perikanan, hingga aktivitas ekonomi lain yang membutuhkan pasokan listrik secara konsisten.
“Listrik ternyata sangat membantu masyarakat. Karena itu, sesuai arahan Presiden dan Menteri ESDM, kita harus mempercepat elektrifikasi di berbagai wilayah agar semakin banyak masyarakat menikmati akses listrik,” tambahnya.
Di sisi lain, Eniya menyoroti persoalan biaya pembangkitan listrik di pulau-pulau kecil yang masih mengandalkan BBM. Ketergantungan terhadap diesel membuat biaya energi meningkat karena pemerintah dan PLN harus menanggung kebutuhan transportasi bahan bakar menuju wilayah kepulauan.
Ia menyebut biaya pembangkitan listrik menggunakan diesel di salah satu wilayah yang dikunjunginya mencapai sekitar 30 sen dolar AS per kilowatt-hour. Sementara tarif yang dibayarkan pelanggan rumah tangga relatif rendah karena memperoleh subsidi.
“Kalau biaya produksi listriknya bisa mencapai sekitar Rp5.000 per kilowatt-hour, sementara pelanggan membayar sekitar Rp700 atau Rp900 per kilowatt-hour, kondisi ini tentu harus kita tekan,” tegasnya.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif pembangkit di wilayah kepulauan. Pemanfaatan PLTS, menurut Eniya, dapat mengurangi ketergantungan terhadap diesel sekaligus menekan konsumsi BBM dan beban subsidi pemerintah.
Indonesia Timur memiliki modal alam yang kuat untuk mengembangkan energi bersih. Potensi energi surya yang tinggi dapat dipadukan dengan sumber energi lain, termasuk angin, sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Kita bisa mengombinasikan berbagai sumber energi. Ketika sumber air di suatu daerah terbatas, kita dapat memaksimalkan pembangkit listrik tenaga surya ataupun pembangkit listrik tenaga angin,” jelasnya.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakteristik kepulauan tidak memungkinkan satu model pembangkitan diterapkan secara seragam.
Setiap wilayah membutuhkan desain energi yang mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, serta aspek keekonomian.
Dalam konteks tersebut, fase kedua NZMATES diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Eniya mendorong penguatan soft skill dan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat lokal memiliki kompetensi untuk mengelola sekaligus mengembangkan sistem energi terbarukan.
Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, PLN, masyarakat, dan mitra pembangunan menjadi fondasi penting untuk menciptakan ekosistem energi terbarukan yang berkelanjutan.
Pemberdayaan masyarakat lokal juga telah terlihat dalam pengoperasian pembangkit di Pulau Tiga. Salah seorang operator pembangkit merupakan warga setempat yang direkrut PLN.
“Karena operatornya berasal dari masyarakat setempat, mereka juga memiliki rasa memiliki terhadap pembangkit tersebut. Kita berharap dengan keterlibatan masyarakat lokal, keberlanjutan program ini dapat terjaga,” ujarnya.
Memasuki fase kedua, Eniya berharap lahir proyek percontohan baru di pulau-pulau lain yang masih menghadapi keterbatasan akses energi. Pengembangan tersebut sekaligus diarahkan agar listrik yang tersedia mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Kementerian ESDM, katanya, telah memiliki perencanaan dan roadmap elektrifikasi masyarakat. Namun, fase lanjutan membutuhkan identifikasi wilayah secara lebih spesifik agar pembangunan pembangkit dapat menjawab kebutuhan nyata sekaligus mengoptimalkan potensi energi lokal.
Karena itu, program NZMATES Fase II diharapkan mampu mempertemukan agenda transisi energi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Energi terbarukan tidak lagi ditempatkan sebatas sebagai instrumen penyedia listrik, tetapi sebagai fondasi untuk memperkuat produktivitas, kapasitas manusia, dan ekonomi masyarakat kepulauan.
“Program energi terbarukan tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga harus dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” pungkasnya.
Peluncuran NZMATES Fase II tersebut turut dihadiri Konsuler Pembangunan Kedutaan Selandia Baru Katherine Halliburton, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM Tony Susandi, ST., MBA, serta Executive Director Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas komitmen kolaboratif Indonesia dan Selandia Baru dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.
