AMBON,Gemanusantara.net – Menapaki 81 tahun perjalanan Provinsi Maluku, pembangunan keluarga menjadi salah satu fondasi penting yang perlu terus diperkuat.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku menyoroti lima tantangan utama yang menjadi PR sekaligus membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Kelima tantangan tersebut mencakup percepatan penanganan stunting, pencegahan pernikahan anak, penguatan kembali peran ayah dalam keluarga, perlindungan sosial bagi lanjut usia agar tidak mengalami kesepian (loneliness), serta peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, kepada media ini usai mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-81 Provinsi Maluku di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).
Edi mengatakan, momentum HUT ke-81 Provinsi Maluku menjadi ruang refleksi untuk melihat berbagai capaian sekaligus pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Kalau kita berefleksi, masih banyak PR yang perlu sama-sama kita kerjakan. Stunting itu juga masih jadi PR utama, pernikahan anak juga masih PR di Maluku,” ujarnya.
Selain stunting dan pernikahan anak, BKKBN menaruh perhatian terhadap persoalan fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga.
Menurut Edi, kehadiran ayah tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterlibatan dalam pengasuhan, pendidikan, pembentukan karakter, serta perkembangan emosional anak.
“Kita masih berusaha untuk mengembalikan peran ayah ke dalam keluarga,” katanya.
Penguatan peran ayah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang memiliki ketahanan sekaligus menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang lebih sehat dan berkualitas.
Perhatian BKKBN juga diarahkan kepada kelompok lanjut usia. Edi menegaskan, pemerintah tidak ingin lansia di Maluku menghadapi masa tua dalam kondisi terisolasi dan kehilangan ruang untuk berinteraksi.
“Kita tidak ingin lansia-lansia yang ada di Maluku ini merasa kesepian atau loneliness. Kita ingin mereka punya wadah, karena kementerian kami hadir untuk keluarga yang ada di Provinsi Maluku,” tuturnya.
Menurutnya, penyediaan ruang sosial bagi lansia menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang inklusif, sekaligus memastikan kelompok lanjut usia tetap memiliki peran dan kehidupan sosial yang bermakna.
Edi menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keluarga memiliki posisi strategis sebagai lingkungan pertama dalam membentuk perilaku, kesehatan, dan karakter anggota keluarga.
Karena itu, peningkatan kesadaran keluarga menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Harapannya, semua PR tersebut bisa kita atasi. Keluarga-keluarga di Maluku juga lebih sadar tentang bagaimana PR itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pencegahan stunting yang tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku di tingkat keluarga.
“Contohnya mengubah perilaku hidup sehat. Itu juga bagian dari upaya keluarga untuk mencegah stunting,” jelasnya.
Di sisi lain, Edi mengatakan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pelayanan yang efektif, mudah diakses, dan responsif menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pembangunan keluarga memberikan dampak nyata.
“Dari sisi pemerintah pastinya kita juga terus berupaya agar layanan kita kepada masyarakat juga bisa terus kita tingkatkan,” pungkasnya.
Momentum HUT ke-81 Provinsi Maluku diharapkan tidak sekadar menjadi perayaan perjalanan sejarah daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya.
Lima agenda strategis yang disoroti BKKBN tersebut menegaskan bahwa pembangunan Maluku ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menempatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah. (ULN)
