Gemanusantara.net, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar) yang memasuki pelaksanaan ke-3 tahun 2026.
Bertempat di Ruang Ula Balai Kota Ambon, Jumat (6/3/2026), Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., menerima secara langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan dalam forum dialog terbuka tersebut.
Sebanyak sembilan warga dari berbagai wilayah di Kota Ambon memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, santunan duka, infrastruktur jalan, bantuan hibah, hingga kebutuhan pelayanan administrasi pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, Robert Sapulette menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemerintah Kota Ambon hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga bergerak dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindaklanjuti sehingga warga dapat memperoleh kepastian dan pelayanan yang lebih baik,” ujar Sapulette.
Menurutnya, program Wajar merupakan sarana penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan yang terjadi di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara cepat.
Sejumlah persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut antara lain pengurusan santunan duka, kondisi jalan rusak di kawasan Gunung Nona, persoalan pendidikan pada tingkat PAUD, pengajuan proposal bantuan hibah, bantuan material bangunan, hingga berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.
Sapulette menjelaskan bahwa sebagian persoalan telah mendapatkan penjelasan awal dari pimpinan OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara berbagai persoalan lainnya akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor guna memperoleh solusi yang tepat.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pelayanan publik agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Ke depan, mekanisme koordinasi antarinstansi harus semakin diperkuat sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak boleh terus-menerus berpindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus satu kebutuhan,” katanya.
Untuk itu, ia meminta seluruh OPD terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya agar terus meningkatkan sinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Sapulette menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap berkomitmen membangun pemerintahan yang responsif, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah masukan berharga bagi pemerintah. Karena itu, kami akan terus membuka ruang dialog dan memastikan setiap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tegasnya.
Melalui program Wajar, Pemkot Ambon berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memastikan pelayanan publik semakin berkualitas dan menyentuh kebutuhan riil warga.
“Walaupun pemerintah memiliki keterbatasan, kami akan terus berupaya menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat.
Yang terpenting, masyarakat tahu bahwa pemerintah selalu hadir untuk mendengar, bergerak, dan menyelesaikan masalah bersama,” tutup Sapulette.(ULN)
