Gemanusantara.co.id,Ambon-Satu lagi seorang pelopor perempuan yang tidak kalah pamor bahkan pernah menjadi Wakil Walikota Ambon,dan saat ini menjadi Wakil Ketua Komnas Perempuan,Olivia Chadidjah Latuconsina/Salampessy ikut serta dalam pencalonan sebagai PJ.Gubernur Maluku 2023.
Dalam rangka menjadi seorang PJ.Gubernur Maluku, sesuai regulasi dengan berbagai persyaratan dan ketentuan yang dapat di penuhi ,maka Olivia ikut mendaftar sebagai PJ Gubernur Maluku 2023
Hal ini di sampaikanNya kepada wartawan di Graha Aljabar,Kamis (24/11/2023).
Olivia mengatakan,Ketika melihat persyaratan dan ketentuan itu bisa kita penuhi maka kita ikut mendaftar, dapat di katakan Pejabat Gubernur hanya satu tahun dalam proses sejarah untuk mengawal pemilu 2024 bagaimana pemilu itu bisa terjaga, bisa aman,serta semua bisa berjalan dengan baik maka pihaknya ikut terlibat untuk daftarkan diri.
Berdasarkan pengalaman selama ini, Pejabat Gubernur selalu laki-laki bahkan yang ditunjuk dari pusat untuk pejabat Bupati atau Walikota dan sebagainya pada prinsipnya semua laki laki oleh sebab itu ,sebenarnya ini bagian juga dari upaya memberi literasi politik kepada masyarakat kepada pemerintah bahwa dalam berpolitik harus ada ruang juga buat perempuan.” Kata Olivia.
Perlu di tegaskan bahwa,tidak ada sesuatu yang “diharamkan dengan kehadiran perempuan di politik” hal ini menunjukkan bahwa ada ruang dan peluang bagi perempuan yang bisa dimanfaatkan karena peluang ini bukan buat laki-laki saja, tapi juga buat perempuan,dan satu kata lagi yang Beta ulang ” Beta ingin Pameri Jalan lagi buat perempuan – perempuan bisa tampil untuk berani maju dalam proses Pejabat Gubernur.” ucap Olivia tegas dengan dialek Ambon.
Ungkapan ini pula pernah di katakannya saat mencalonkan diri sebagai Wawali Ambon periode lalu, mungkin nanti pada saat Pilkada akan banyak juga perempuan mau mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur,dan tidak menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin sekaligus ini memberikan literasi politik kepada masyarakat yang dapat di akui bahwa ruang politik bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang memalukan buat perempuan ada di ruang itu.
Berharap Dewan Pimpinan Rakyat( DPR) yang punya kewenangan untuk mengusulkan ke Kementrian Luar Negeri tolong melihat hal ini,dan jangan hanya melihat dengan satu kacamata justru harus mampu melilihat dengan sebaik – baiknya dan harus fair dalam pengusulannya nantinya sebab Proses politik yang terjadi itu adalah satu kesatuan yang utuh dari dari nilai-nilai konstitusi,sesuai dengan pasal 28 h ayat 2 yang menjaminkan perempuan juga bisa berpartisipasi di politik,” Tegas Olivia lagi
Lanjut di katakannya, saya mencoba memberi literasi kepada para pengambil kebijakan di daerah juga masyarakat bahwa perempuan juga pantas dan layak untuk menjadi Pejabat Gubernur di manapun dia berada, ini bukan sebuah jabatan yang di Tabukan buat perempuan dan Demokrasi itu harus fair karna demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi yang sejati,” Pungkasnya.
